Perkembangan Microfinance di Indonesia: Peluang, Kontribusi, dan Tantangan dalam Bingkai Program ASTA CITA
Oleh: Ahmad Subagyo[1]
Keberadaan layanan keuangan mikro di Indonesia telah menjadi salah satu kisah sukses yang terus berkembang seiring dengan upaya pemerintah memperkuat kerakyatan ekonomi. Microfinance, yang sering diidentikkan dengan pinjaman kecil untuk usaha mikro dan kecil, kini telah menjadi tulang punggung inklusi keuangan nasional. Dalam perjalanannya, keuangan mikro tidak hanya menjadi jembatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai pelosok negeri.
Di penghujung tahun 2024, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 251 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar di seluruh Indonesia. LKM ini terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari koperasi, perusahaan terbatas, hingga entitas syariah, menandakan bahwa model keuangan mikro di Indonesia sangat beragam dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memperluas akses keuangan mikro melalui platform peer-to-peer lending, di mana pada tahun 2024 tercatat 139,8 juta akun transaksi borrower. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jawa, melainkan juga di daerah lain seperti Lampung, yang mengalami lonjakan dana pinjaman hingga Rp1,2 triliun dalam setahun. Angka-angka ini menggambarkan betapa microfinance telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia.
Peluang yang dibuka oleh microfinance sangat besar, terutama bagi UMKM yang selama ini kesulitan mengakses modal dari bank konvensional. Dengan adanya layanan keuangan mikro, para pelaku usaha dapat memperoleh suntikan modal untuk membeli bahan baku, memperluas usaha, atau sekadar memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi UMKM, yang pada akhirnya turut mendongkrak pendapatan rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja baru. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional pun sangat signifikan, di mana sektor ini menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran microfinance yang terus mendorong inklusi keuangan dan pengembangan kewirausahaan di tingkat akar rumput.
Namun, di balik pencapaian tersebut, tantangan dan permasalahan tetap menghadang. Akses ke layanan keuangan formal masih belum merata, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil seperti Sukabumi. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan pinjaman dari keluarga atau teman karena keterbatasan akses ke bank atau lembaga keuangan mikro. Selain itu, tingginya suku bunga dan persyaratan pinjaman yang ketat seringkali menjadi penghalang bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha. Rendahnya literasi keuangan dan keterampilan manajemen bisnis juga menjadi kendala utama, sehingga banyak pelaku usaha kecil kesulitan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Kurangnya infrastruktur keuangan di daerah terpencil semakin memperparah kondisi ini, membuat akses terhadap layanan keuangan mikro menjadi terbatas.
Dalam konteks program ASTA CITA yang dicanangkan pemerintah, microfinance mendapat perhatian khusus. Program ini menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu misi utama, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan perluasan akses keuangan inklusif. Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang bertujuan memetakan kondisi inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, telah terbentuk 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terdiri dari 38 tim di tingkat provinsi dan 514 tim di tingkat kabupaten/kota. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Program ASTA CITA juga mendorong integrasi teknologi digital dalam layanan keuangan mikro, sehingga pelaku UMKM di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil juga menjadi bagian penting dari program ini, guna meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas manajemen bisnis. Dengan demikian, microfinance tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra pengembangan usaha yang membantu pelaku UMKM tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan microfinance di Indonesia telah memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dengan dukungan program ASTA CITA, akses keuangan mikro semakin terbuka luas, meski tantangan terkait literasi keuangan, infrastruktur, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi masih perlu diatasi. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam memperkuat peran microfinance sebagai motor penggerak ekonomi inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Angka-angka statistik seperti 251 LKM, 139,8 juta akun fintech, dan kontribusi UMKM lebih dari 60% PDB menjadi bukti nyata bahwa microfinance telah menjadi bagian penting dari perjalanan ekonomi Indonesia.
Dengan semangat gotong royong dan inovasi, microfinance di Indonesia terus menuliskan kisah sukses baru, membuka peluang, dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tengah dinamika zaman.
[1] Ketua Umum IMFEA, Wakil Rektor III IKOPIN University
0 Comments